0
0
Riwayat lotre atau undian di tanah air rupanya memiliki rekam jejak yang sangat panjang, bahkan telah eksis sejak masa kolonial Belanda. Pada era tersebut, aktivitas perjudian memang identik dengan gemerlap dunia malam dan pusat hiburan. Di bawah aturan pemerintah Hindia Belanda, operasional judi dilegalkan lewat regulasi resmi berupa ordonansi yang diterbitkan oleh residen di wilayah masing-masing. Lantas, bilakah momen perdana penarikan lotre atau undian ini mulai diselenggarakan di Indonesia?
Meskipun waktu pasti pelaksanaan perdana lotre atau undian di Indonesia masih misterius, catatan sejarah menunjukkan bahwa aktivitas ini sudah gencar dilakukan sejak masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942–1945. Kala itu, otoritas militer Jepang berupaya memutar roda perekonomian di tanah air yang tengah terpuruk. Strategi yang mereka gunakan adalah dengan menggelar program undian berhadiah resmi yang dikenal dengan nama Oendian Oeang Djawa Gunseikanbu.
Awal mula pengenalan sistem lotre atau cikal bakal togel di Indonesia dimotori oleh salah seorang petinggi militer Jepang yang berkuasa di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah, pengundian perdana resmi digelar pada tanggal 3 Oktober 1944 (atau tahun 2604 berdasarkan kalender Showa Jepang). Kala itu, total hadiah yang disiapkan mencapai 125.000 Gulden, dengan hadiah utama sebesar 30.000 Gulden. Namun, setelah memasuki putaran keenam, keberadaan undian uang ini perlahan lenyap tanpa jejak pasti. Kuat dugaan program ini dihentikan total seiring mundurnya pasukan Jepang dari Indonesia pasca-tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Pasca-lenyapnya Oendian Oeang Djawa Gunseikanbu, aktivitas judi berkedok lotre kembali marak di Indonesia pada era 1960-an. Pada masa itu, masyarakat sangat akrab dengan istilah “lotre buntut”. Di Kota Bandung, muncul undian bernama Toto Raga yang sengaja digelar untuk menghimpun dana kegiatan pacuan kuda. Sementara di Ibu Kota, semasa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, diluncurkan undian resmi berupa Toto dan Nalo (Nasional Lotre). Namun, karena praktik lotre buntut ini dinilai merusak moral bangsa dan memicu tindakan subversi, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, akhirnya mengambil tindakan tegas dengan merilis Keppres No. 113 Tahun 1965 guna melarangnya.
Selepas jabatan presiden pertama yaitu Ir. Soekarno yang digantikan oleh Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto dari masa jabatan 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998. Pada masa orde baru inilah lotre di Indonesia menjadi berkembang, pada tahun 1968, PEMDA Surabaya mengeluarkan lotre dengan nama LOTTO ( Lotre Totalisator ) PON ( Pekan Olahraga Nasional ) Surya yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan olahraga, hanya berdasarkan undian. Tujuannya dibangun LOTTO di surabaya untuk menghimpun dana bagi PON VII yang akan diselenggarakan di Surabaya tahun 1969.
Wilayah Yogyakarta juga sempat mengenal sistem undian serupa yang populer dengan sebutan Toto KONI. Sayangnya, pada tahun 1974, operasional Toto KONI resmi dihentikan. Program undian yang kala itu dikelola oleh Ong Ging Ging—atau yang lebih akrab disapa Onggo Hartono—harus ditutup karena peredarannya yang tak terkendali hingga ke pelosok daerah. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap siapa saja yang berhak membeli kupon memicu gelombang protes keras dari kalangan mahasiswa saat itu.
Pasca-penutupan Toto KONI, pemerintah melalui Menteri Sosial kala itu, Mintaredja, mulai merancang kembali sebuah gagasan baru berupa undian bernama FORECAST. Tujuannya adalah menciptakan format undian yang bersih tanpa memicu dampak negatif perjudian. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan studi banding yang mendalam. Setelah melakukan kajian selama 2 tahun terhadap sistem FORECAST di Inggris, ditemukanlah formula yang lebih sederhana dan dinilai aman dari ekses judi. Dalam rancangan tersebut, pembagian keuntungan diatur menjadi 40% untuk penyelenggara, 40% untuk kas pemerintah, dan 20% dialokasikan bagi pemenang. Kendati demikian, seluruh skema ini saat itu masih sebatas rencana matang.
Memasuki tahun 1976, setelah mengantongi penilaian dan rekomendasi dari Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), serta Departemen Dalam Negeri, rencana Departemen Sosial (Depsos) untuk menggulirkan FORECAST akhirnya berjalan mulus tanpa hambatan. Pada draf kali ini, skema pembagian keuntungan diubah menjadi 50% untuk pihak pengelola, 30% untuk kas negara, dan 20% dialokasikan bagi pemenang. Kendati demikian, proyek ini kembali tertunda karena Presiden Soeharto bersikap sangat berhati-hati dan menginstruksikan agar program tersebut dikaji lebih mendalam lagi. Alhasil, dibutuhkan waktu penantian sekitar 7 tahun lamanya hingga undian FORECAST ini benar-benar bisa direalisasikan.
Fakta bahwa sejarah lotre, undian, dan praktik perjudian di Indonesia sangatlah panjang serta kerap memicu demonstrasi besar dari kalangan mahasiswa memang tidak bisa dimungkiri. Setelah melalui dinamika tersebut, pada tanggal 28 Desember 1985, kupon berhadiah PORKAS sepak bola akhirnya resmi diluncurkan, diedarkan, dan diperjualbelikan. Guna membatasi dampak negatifnya, peredaran kupon PORKAS ini dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten saja. Selain itu, anak-anak yang masih di bawah usia 17 tahun dilarang keras untuk terlibat, baik sebagai pembeli, pengedar, maupun penjual kupon tersebut.
Mekanisme kupon PORKAS ini mengandalkan 14 kolom tebakan yang diundi sekali dalam seminggu, tepatnya setelah 14 klub sepak bola menyelesaikan pertandingan mereka. Seluruh jadwal kompetisi, baik laga domestik maupun internasional, disusun langsung oleh PSSI. Pada tahun 1985, harga satu lembar kupon PORKAS dibanderol senilai Rp300. Cara mainnya adalah peserta harus menebak hasil akhir pertandingan dengan akurat: Menang (M), Seri (S), atau Kalah (K). Jika ada peserta yang berhasil menebak dengan jitu hasil dari seluruh 14 kesebelasan tersebut, hadiah fantastis sebesar Rp100 juta siap dibawa pulang pada masa itu.
Pengundian PORKAS perdana tercatat berlangsung mulai tanggal 11 Januari 1986 hingga akhir Februari di tahun yang sama. Hanya dalam kurun waktu singkat tersebut, dana bersih yang berhasil dihimpun dari peredaran PORKAS ini sukses menembus angka Rp1 miliar. Memasuki pertengahan tahun 1986, pengelolaan PORKAS mulai dilembagakan melalui sistem pembelian via loket resmi. Demi menjaga ketertiban, pihak yayasan memberlakukan sanksi pemecatan langsung bagi distributor, agen, maupun sub-agen yang kedapatan melakukan pelanggaran. Manajemen ketat ini berada di bawah naungan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), yang secara kebetulan juga memegang kendali atas operasional Undian Tanda Sumbangan Berhadiah.
Memasuki akhir tahun 1987, regulasi mengenai PORKAS mengalami transformasi signifikan. Nama program ini resmi diubah menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dengan format tebakan yang dinilai jauh lebih realistis dibandingkan pendahulunya. Di dalam sistem KSOB ini, pihak penyelenggara meluncurkan dua jenis variasi kupon baru yang mekanisme permainannya tentu berbeda total dari model kupon PORKAS yang lama, yaitu:
1.Kupon jenis pertama: Mekanismenya tidak lagi berfokus pada tebakan Menang, Seri, atau Kalah (M-S-K) seperti pada era PORKAS terdahulu. Pada versi baru ini, peserta diberikan tantangan yang lebih detail, di mana kupon menyediakan kolom untuk memprediksi skor akhir pertandingan secara akurat, serta tebakan skor khusus untuk babak pertama dan babak kedua.
2.Kupon jenis kedua: Format ini memadukan antara prediksi hasil pertandingan sepak bola dengan sistem tebakan huruf. Di dalam kupon ini, para peserta tidak hanya menebak tim mana yang akan keluar sebagai pemenang, tetapi juga harus memprediksi jumlah gol atau poin melalui indikator huruf yang merepresentasikan sistem Over atau Under.
Demikianlah gambaran mengenai kupon SOB (KSOB) yang dihadirkan pemerintah sebagai formula baru untuk menggantikan sistem kupon PORKAS lama pada penghujung tahun 1987.
Memasuki pertengahan tahun 1988, peredaran kupon SOB dan TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah) mulai memicu berbagai dampak negatif di tengah masyarakat. Menyikapi situasi tersebut, tepat pada tanggal 1 Januari 1989, operasional SOB dan TSSB resmi dihentikan total. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan format permainan baru yang sangat melegenda, yaitu Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Di dalam sistem SDSB ini, terdapat 2 jenis variasi kupon beserta skema hadiah yang ditawarkan, antara lain:
1.Kupon A : Kupon seharga Rp 5.000 dengan hadiah Rp 1 Miliar
2.Kupon B : Kupon Seharga Rp 1.000 dengan hadiah Rp 3,6 juta
Setiap minggunya, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah proses penarikan nomor kedua kupon ini, yang digelar tepat pada hari Minggu tengah malam pukul 00.00 WIB. Bagi masyarakat yang ingin memasang taruhan, mereka harus bergegas karena loket penjualan resmi ditutup tiga jam sebelumnya, yakni pada pukul 21.00 WIB. Perputaran bisnis undian ini benar-benar masif di era keemasannya, terbukti dari kuota cetak kupon yang menembus angka 30 juta lembar untuk setiap sesi pengundian.
Pada awal kemunculannya, acara pengundian SDSB hanya diselenggarakan sekali dalam seminggu. Namun, seiring dengan popularitasnya yang kian meroket dan pasarnya yang terus meluas, frekuensi pengundian pun ditambah menjadi dua kali seminggu. Jadwal penarikan nomor tersebut rutin digelar setiap hari Minggu malam pukul 00.00 WIB dan hari Rabu malam pada jam yang sama.
Di masa itu, proses pengundian SDSB disiarkan secara luas melalui radio, bahkan sempat mengudara di layar kaca lewat stasiun televisi nasional, TVRI. Sementara itu, untuk memastikan data tebakan terekap dengan baik, seluruh agen resmi SDSB diwajibkan menutup penjualan kupon tepat pada pukul 21.00 WIB, yaitu sekitar 3 jam sebelum acara penarikan nomor dimulai.
Bagi para pemenang yang beruntung, proses pencairan hadiah bisa langsung dilakukan dengan mendatangi agen resmi yang tersebar di kota masing-masing. Namun, apabila nominal hadiah yang dimenangkan tergolong cukup besar, mereka biasanya harus bersabar menunggu proses pencairan selama beberapa hari. Terlebih lagi jika berhasil menyabet hadiah utama, sang pemenang wajib bersiap-siap melakukan perjalanan langsung ke Jakarta untuk mengurus klaimnya.
Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 25 November 1993, pemerintah akhirnya resmi mencabut dan membatalkan izin operasional SDSB untuk tahun 1994. Keputusan besar ini diambil setelah gelombang aksi unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa anti-SDSB gencar menyuarakan penolakan di berbagai daerah. Momen pembatalan tersebut sekaligus menjadi titik akhir dari riwayat panjang lotre SDSB di bumi Nusantara.
Demikianlah Memahami Istilah Taruhan Dalam Togel Online beserta rentetan perjalanan panjang sejarah lotre hingga sekarang sudah menjadi togel online di tanah air, mulai dari awal kemunculannya hingga puncaknya saat pemerintah mengambil tindakan tegas. Kini, pemerintah Indonesia telah menutup rapat-rapat dan melarang keras segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perjudian di seluruh wilayah Indonesia.
